T U G A S 1

Kelompok 6
Nama Kelompok :

•   Irma Ruryanti (23211698)
•   Candra Nopita Sari (27211949)
•   Eka Sri Wahyuningsih (22211364)
•   Cyndi Rianti Tambunan (21211694)

Kelas : 1EB23

1.  Seberapa besar peranan kurs valuta asing berpengaruh pada perekonomian Indonesia?

     jawab:

    Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam  lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit, maka dari itu dibuatlah alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antarnegara) atau disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing. Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah) yang harus dikeluarkan/dikorbankan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing, dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-  Penentuan Kurs Valuta Asing pada dasarnya ada tiga cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs:

•      Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standar atau patokannya.
•      Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran    bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik/turun dengan bebas.
•    Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan, akibat kurs yang tidak sesuai. Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam. Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued, apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.

     Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit). 

 2. Bagaimana Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama : 
        a. Periode 1966-1969
     b. Periode Pelita I     
     c. Periode Pelita II
     d. Periode Pelita III 
        e. Periode Pelita IV 
     f. Periode Pelita V

     Jawab:

     a.        Periode 1966 – 1969

   Kebijaksanaan perekonomian Indonesia selama periode 1966–1969 ini adalah pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Beberapa kebijaksanaan ekonomi keuangan:

˜  Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961, Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

˜  Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

˜  Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

      Titik berat pada periode 1966-1969 yaitu:

  * Penurunan tingkat inflasi

 * Proses produksi yang tidak efektif dan efisien

  * Penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan

b.   Periode Pelita I (1 April 1969 - 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I: Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan  dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I: Pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat: Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun 1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan pemerintah pada bulan agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri. Rencana pembangunan lima tahun yang pertama ini menitikberatkan pada sektor pertanian serta industri yang (langsung) mendukung sektor pertanian (misalnya pabrik pupuk dan alat alat pertanian).

c.    Periode Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Menitikberatkan pada sektor pertanian, dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku (misal: karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK). Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya. Namun dengan adanya pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

d.   Periode Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

     Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut:

 –  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya

     keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 –   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

 –   Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

     Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

  - Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan

  - Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

  - Pemerataan pembagian pendapatan

  - Pemerataan kesempatan kerja

  - Pemerataan kesempatan berusaha

 - Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

  - Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

  - Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

e.    Periode Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga. Adapun contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelita IV ini adalah sebagai berikut:

1.  Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :
    * Pemberantasan pungli
    * Mempermudah prosedur kepabeanan

 * Menghapus dan memberantas biaya siluman

2. Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman modal.

3. Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri.

4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara:

 * Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

  * Proteksi produksi yang lebih efisien

 * Kebijakan penanaman modal

5.  Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:

* Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor

* Pembebasan dan keringanan bea masuk

* Penyempurnaan klasifikasi barang

6. Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).

7. Paket 27 Oktober 1988, kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.

8. Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.

9. Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi

f.     Periode Pelita V

Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengarahan pada pengawasan, pengendalian dan upaya produktif untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yakni:

1.   Kebijakan Moneter sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui tingkat bunga.

2.   Kebijakan Fiskal tindakan pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.  Macam-macam kebijakan fiskal dalam ekonomi adalah:

˜ Pajak langsung dan pajak tidak langsung

˜ Pajak regresif, sebanding dan progresif

˜ Penerimaan pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat

˜ Untuk lebih memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.